59 PNS Diusulkan Melalui KPO

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan telah mengusulkan kenaikan pangkat 59 orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) untuk periode Oktober 2017.
Menurut Kepala Bidang Kepegawaian, Syamsul Bakhri(yang akrab dipanggil pak Syam ini), Kenaikan Pangkat Otomatis sementara hanya untuk PNS dengan kenaikan pangkat reguler dari unsur JFU. “Dari 108 list yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya sebanyak 59 usulan yang dapat diajukan kenaikan pangkatnya melalui KPO”, lanjutnya. Beberapa alasan kenapa PNS yang masuk daftar list KPO namun tidak diusulkan lewat KPO antara lain karena PNS yang bersangkutan mendapat hukuman disiplin, diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, tdk menyampaikan/mengusulkan KP, mengusulkan KP melalui penyesuaian ijazah, dll.

KPO berbasis “less paper” merupakan terobosan baru dari BKN yang bertujuan untuk mempermudah proses kenaikan pangkat PNS yang mulai diterapkan pada periode Oktober 2017 dan selambat-lambatnya periode April 2018. Sayangnya untuk KPO ini sosialisasinya masih kurang. Sosialisasi tentang KPO pun dianggap agak terlambat karena sosialisasi disampaikan ketika proses usul kenaikan pangkat sudah berlangsung. KPO menjadi terkesan dipaksakan untuk periode Oktober ini, sementara banyak BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota belum memahami proses pengusulannya. Banyak juga PNS yang tidak tahu kalau dirinya masuk dalam list KPO, sehingga berkas yang mereka kumpulkan sama dengan Kenaikan Pangkat Biasa.

Secara teknis KPO terbilang sangat mudah, karena pengusulan KP ke BKN sama sekali tanpa berkas & proses usul melalui SAPK sangat mudah, yakni hanya butuh waktu 10 menit usulan KP sdh masuk ke BKN melalui SAPK. Seorang PNS yang termasuk dalan list KPO selain diusulkan oleh SOPDnya hanya perlu melampirkan SKP 2 tahun terakhir (fisik+scan PDF), SK JFU dan surat Pernyataan Atasan Langsung untuk peremajaan data di BKPSDM. Sedangkan untuk usul ke BKN murni dengan “less paper”. “Tetapi jika ada yang ingin mencantumkan gelar dan lainnya, tetap melampirkan bukti fisik”, kata pak syam mengakhiri perbincangannya.#pzh