Data Kepegawaian Harus Update dan Valid

Implementasi pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis(KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis(PPO) yang akan diterapkan Badan Kepegawaian Negara(BKN) mulai Usul Kenaikan Pangkat periode Oktober 2017 mengharuskan data base Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian(SAPK) dalam posisi update dan valid. Kesalahan data pada SAPK akan berdampak pada usulan yang disampaikan pada BKN, baik kenaikan pangkat maupun usul pensiun. Karena itulah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan terus berupaya melakukan proses peremajaan data bekerjasama dengan BKN melalui rekonsiliasi data kepegawaian.

Peremajaan data yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Barito Selatan akan terus dilaksanakan sampai diperoleh data yang valid dan up to date. Proses peremajaan data yang dilakukan sejak bulan Juni s/d Agustus 2017 sebagai komitmen BKPSDM untuk memberikan pelayanan data base yang up to date. “Diperkirakan proses peremajaan data baru mencapai lebih 30% dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Selatan yang mencapai 4.000an orang lebih”, kata Kasubid Data dan Informasi(Juharnita, SAP, MM). Hal ini umumnya disebabkan belum meratanya informasi yang disampaikan oleh masing-masing SOPD ke bawahnya. Terutama daerah-daerah yang sulit untuk jangkauan informasi dan akses internet. Apabila dimasa yang lalu peremajaan data hanya dilaksanakan pada saat Usul Kenaikan Pangkat saja, namun mulai saat ini peremajaan data harus dilakukan secara kontinu dan menyeluruh.

Dalam upaya memperoleh hasil yang optimal, membutuhkan kometmen bersama semua stakeholder terkait. Setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dihimbau agar segera memperbaiki data base kepegawaiannya jika data yang ada sudah tidak update lagi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan saat proses Kenaikan pangkat dan pensiun yang bersangkutan. Untuk pengelolaan data base kepegawaian, BKN membaginya kedalam 4(empat) kewenangan meliputi : BKD/BKPSDM, Biro Kepegawaian lnstansi Pusat, BKN Regional dan BKN Pusat. Untuk pembagian kewenangan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :
a. BKN Pusat meliputi: 1) penetapan NIP Calon PNS; 2) perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir; 3) perubahan unit organisasi; 4) perubahan nama; 5) kenaikan pangkaffgolongan ruang; 6) TMT pangkaffgolongan ruang; 7) peningkatan pendidikan; 8) riwayat hukuman disiplin; 9) cuti diluar tanggungan negara; 10) pengaktifan kembali sebagai PNS; 11) pernberhentianlpensiun; 12) perpindahan antar instansi; 13) PNS yang diperbantukanldipekerjakan; dan 14) pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan fungsional umurn.
b. Kantor Regional BKN: 1) penetapan NIP Calon PNS; 2) perubahan nama; 3) perubahan unit organisasi; 4) kenaikan pangkaffgolongan ruang; 5) TMT pangkatlgolongan ruang; 6) peningkatan pendidikan; 7) riwayat hukuman disiplin; 8) pemberhentianlpensiun; 9) perpindahan antar instansi; dan 10) pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan fungsional umum.
c. Biro Kepegawaian lnstansi Pusat: 1) SK pengangkatan sebagai Calon PNS; 2) SK pengangkatan sebagai PNS; 3) perubahan unit organisasi; 4) SK kenaikan pangkat/golongan ruang; 5) pemberhentian PNS atas permintaan sendiri; 6) perpindahan PNS di lingkungan instansi; 7) pengangkatan dalam jabatan; 8) riwayat diklat PNS; 9) riwayat hukuman disiplin; dan 10) riwayat keluarga.
d. BKD/BKPSDM Prov/Kabupaten/Kota: 1) SK pengangkatan sebagai Calon PNS 2) SK pengangkatan sebagai PNS; 3) perubahan unit organisasi; 4) SK kenaikan pangkat/golongan ruang; 5) pemberhentian PNS atas permintaan sendiri; 6) perpindahan PNS di lingkungan instansi; 7) pengangkatan dalam jabatan; 8) riwayat hukuman disiplin; 9) riwayat diklat PNS; dan 10) riwayat keluarga.

Untuk mengetahui kondisi terakhir data base kepegawaiannya(profil PNS), dapat langsung menghubungi BKPSDM Kabupaten Barito Selatan atau dapat meminta print out melalui email bkpsdm.barsel.data@gmail.com