Ijin NO…Cuti YES

Cuti  adalah salah satu bentuk hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada PNS yang memang sepatutnya diterima. Walaupun termasuk hak, namun  dalam cuti terdapat juga dibarengi dengan  kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PNS tersebut. Tidak hanya dalam hal prosedur administrasi pengajuan, namun juga mengikat pada kewajiban setelah selesai menjalankan cuti tersebut. Terkait masalah cuti PNS pemerintah telah mengatur melalui PNS ini melalui dua aturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Dengan kedua peraturan tersebut, kalau dibandingkan dengan aturan sebelumnya terdapat beberapa perubahan yang mendasar, salah satunya adalah hak cuti PNS lebih diperluas dengan menambah item jenis cuti sehingga kasus lama seperti Ijin tidak masuk kerja yang diberikan atasan kepada  bawahan  walau hanya 1 hari sudah tidak berlaku lagi. Cara lama  tidak masuk kerja dengan hanya WA ke atasan : “Maaf pak, hari ini saya tidak masuk kerja karena ada kepentingan keluarga“ atau SMS ke atasan dengan kata-kata yang hampir sama, tidak lagi diperbolehkan. Artinya , apabila ada seorang PNS yang tidak masuk kerja, maka harus mengambil cuti, kalau tidak dilakukan maka siap-siap saja akan mendapat kategori TK(tanpa keterangan) dalam absensinya. Hal ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta aturan main didalam penerpan e-kinerja yang digunakan untuk mendukung sistem merit.

Secara sekilas, aturan cuti PNS tersebut terlihat sangat ketat, namun kalau kita pahami lebih lanjut  ternyata banyak sekali kemudahan cuti yang justru diberikan  pemerintah kepada PNS. Tinggal kembali ke pribadi PNS yang bersangkutan : Pilih Cuti atau Pilih Ijin dengan istilah Tanpa Keterangan(TK).

Dalam pasal 310 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Cuti terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :

  1. Cuti tahunan
  2. Cuti besar
  3. Cuti sakit
  4. Cuti melahirkan
  5. Cuti karena alasan penting
  6. Cuti bersama dan
  7. Cuti di luar tanggungan negara.

Penjelasan lebih lanjut tentang cuti bisa di lihat pada table berikut ini :

[table “2” not found /]

Untuk Pejabat yang mendapat kewenangan memberi cuti di Kabupaten Barito Selatan  telah di atur dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/228/2017  tertanggal 19 Juni 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Meskipun didalam pelimpahan kewenangan tersebut tidak dijelaskan cuti yang mana yang didelegasikan, namun Cuti di Luar Tanggungan Negara hanya dapat diterbitkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas persetujuan BKN. Lalu bagaimana Penghasilan PNS selama menjalani cuti? ternyata dalam PP tersebut Pemerintah  juga memberi kemudahan yaitu, selama menjalani Cuti maka seorang PNS tetap mendapat Penghasilan kecuali bagi PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Untuk jenis Cuti Tahunan   diberikan kepada semua PNS  kecuali  guru sekolah atau dosen Perguruan Tinggi, dengan pertimbangan hak cuti tahunannya disamakan dengan cuti libur sekolah. Dalam PP tersebut  juga terdapat aturan untuk kondisi gawat darurat, seperti tersebut pada pasal 321 ayat(1), bahwa bagi PNS yang mengalami gugur kandungan akan mendapat cuti maksimal 1,5 bulan . Demikian juga untuk PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya sebagai  PNS akan mendapat cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari sakitnya.

Dalam PP tersebut terdapat juga Cuti Karena Alasan Penting.  Cuti jenis ini sering menjadi polemik, dan menjadi alasan klasik bagi PNS sebagai dasar tidak masuk kerjanya.  Meskipun sebenarnya dalam PP tersebut telah dibatasi bahwa alasan penting tersebut hanya mencakup untuk kepentingan keluarga dekat semisal  dalam kondisi keluarga dekat sakit atau meningggal dunia, serta hanya bagi PNS yang akan melangsungkan perkawinan. Namun dalam prakteknya cuti jenis ini sering disalah artikan dan digunakan  sebagai alasan tidak masuk kerja  untuk kepentingan yang lain.

Kemudahan lain yang di atur dalam PP tersebut adalah adanya sistem akumulasi dalam Hak cuti tahunan. Dengan sistem tersebut memang betul-betul pemerintah menjamin Hak PNS dalam cuti tahunan, sehingga misalnya jatah cuti tahunan pada  saat ini masih belum diambil ataupun masih ada sisa maka akan  tetap dihitung dan diakumulasikan pada tahun berikutnya. Prosedur ini tentu harus dilakukan sesuai prosedur pengajuan cuti yang berlaku. Lalu bagaimana untuk musibah atau kejadian tidak terduga yang menimpa seorang PNS dimana kejadian tersebut tidak memungkinkan pada hari itu dia mengurus ijin cutinya? Untuk kejadian darurat tersebut memang tidak mungkin ditempuh dengan cara biasa  dan membutuhkan kebijakan pimpinan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan laporan awal dulu kepada Pimpinan tempat PNS tersebut bekerja, dan setelah itu  PNS  yang bersangkutan  harus  mengurus ijin cuti  untuk hari dimana dia tidak masuk kerja.

Dengan demikian memang tidak ada alasan lagi bagi PNS untuk tidak masuk kerja tanpa mengambil cuti , karena memang saat inilah kita harus bersikap : IJIN NO, CUTI YES