Inpassing PNS, apa itu?

Apakah Anda sudah tahu jika ada inpassing PNS yang dimulai bulan April 2017 yang lalu? Meski PP 26/2016 sudah lama terbit, tapi gaungnya tidak menyebar dan seheboh berita-berita viral dimedia sosial. Inpassing atau penyesuaian PNS yang akan dilakukan oleh seluruh jajaran instansi pemerintahan dan juga semua lembaga yang ada di pemerintahan daerah tersebut memang menjadi agenda kerja dari Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang lebih dikenal dengan PANRB. Mulai dari bulan April 2017, PANRB telah meminta agar semua jajaran pemerintahan melakukan pemetaan jabatan fungsional serta melakukan pemetaan untuk semua pegawai yang berstatus PNS atau Pegawai Negeri Sipil.

Inspassing PNS yang dimulai April 2017 ini memang dilakukan seiring adanya kebijakan baru mengenai Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18/2016.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman, PNS yang melaksanakan inpassing untuk kelompok jabatan fungsional ketrampilan, harus berijazah paling rendah SLTA, dengan pangkat terendah pengatur muda, golongan IIa, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi dan prestasi kerja baik dalam setahun terakhir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, ijazah paling rendah S-1/D-IV dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki.

Dalam inspassing PNS semua PNS yang menduduki jabatan pemerintahan akan ditata dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga kabar mengenai pemangkasan jumlah dalam jabatan struktural pun sempat menjadi buah bibir. Hal ini berkaitan dengan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melaui Inpassing atau Penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26/2016.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, menyebutkan bahwa Inspassing PNS mulai April dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang berkaitan tentang penataan SDM aparatur negara. Karena hal itulah, Setiawan mengusulkan adanya uji kompetensi dan juga pengangkatan Jabatan Fungsional.
Inpassing sendiri, menurut Aba Subagja selaku Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat organisasi pemerintahan melalui jabatan fungsional. Dengan kata lain, seseorang yang berada dalam jabatan tersebut harus memiliki keahlian serta keterampilan yang memang dibutuhkan dalam organisasi tersebut mengingat jabatan fungsional merupakan tulang punggung dari sebuah organisasi.

Aba juga menyebutkan bahwa kompetensi, kualifikasi, serta kinerja pegawai yang bersangkutan juga harus diperhatikan pada saat melakukan penataan inspassing PNS. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam UU No. 5/2014 yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Memang tidak semua PNS yang ada dalam semua lembaga akan diinpassing, terdapat beberapa kategori dari PNS yang akan diinpassing.

Yang pertama, bagi seluruh PNS yang menduduki jabatan pelaksana namun belum pernah menduduki jabatan fungsional.

Yang kedua, inspassing PNS juga berlaku bagi PNS yang syedang menjalankan tugas jabatan dalam organisasi atau lembaga fungsional namun telah memperoleh kenaikan pangkat baik itu yang setingkat atau bisa juga yang lebih tinggi. Dengan demikian, diharapkan untuk para PNS agar bisa lebih kompeten khususnya saat menjalani tugas dalam jabatan fungsional yang nanti dipegangnya.

Kategori ketiga dari PNS yang bisa dilakukan inpassing adalah para Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang kini sedang dimiliki dengan jabatan yang nantinya akan dijabatnya dalam jabatan fungsional. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi, para Administrator serta para pengawas yang menduduki jabatan fungsional juga akan masuk dalam kategori PNS yang dapat diinpassing.

Kategori PNS terakhir yang dapat diinpasiing adalah para PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan yang didudukinya. Tidak semua PNS dalam kategori ini masuk dalam kategori PNS yang bisa diinpassing, karena hanya PNS yang dibebaskan sementara dikarenakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak PNS tersebut diangkat dalam jabatannya yang terakhir atau pangkat terakhir yang dimilikinya tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang dipergunakan dalam syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan untuk tingkat yang sama atau yang lebih tinggi.

Terkait inpassing ini, beberapa lembaga telah mengeluarkan edaran dan juknis pelaksanaan ini. Diantaranya Badan Kepegawaian Negara untuk Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assesor. Badan Pusat Statistik untuk jabatan Statistika dan Pranata Komputer. Sedangkan beberapa lembaga lainnya masih terus berjalan….

Beberapa ketentuan dapat diunduh pada link berikut :
Inpassing BKN
Inpassing BKN
Inpassing BPS
Statistik Surat Inpassing
Inpassing STATISTIK

#inpassing #pns