Jabatan Fungsional : Kenapa Tidak Ingin, Jika Itu Lebih Baik

Kebanyakan Pegawai Negeri Sipil tidak mau beralih dari Jabatan Administrasi Pelaksana (dahulu bernama Jabatan Fungsional Umum) ke jabatan Fungsional (dahulu bernama Jabatan Fungsional Tertentu). Bahkan banyak yang ingin beralih dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Administrasi Pelaksana. Sebenarnya apa itu Jabatan Fungsional ? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

Kategori JF terdiri atas:

  1. JF keahlian; dan
  2. JF keterampilan.

Jenjang JF keahlian terdiri atas:

  1. ahli utama;
  2. ahli madya;
  3. ahli muda; dan
  4. ahli pertama.

Jenjang JF keterampilan terdiri atas:

  1. penyelia;
  2. mahir;
  3. terampil; dan
  4. pemula.

JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
  2. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
  3. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
  4. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
  5. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Wow….menarik bukan? Terkait dengan tunjangan kinerja yang akan diterapkan beberapa waktu mendatang, tukin selain ditentukan oleh kehadiran, juga oleh kinerja. Berbeda orang yang setiap hari bekerja dengan orang yang tidak memiliki kerjaan. Jika Pejabat Administrasi Pelaksana hanya mengharapkan pekerjaan itu dari Pejabat Administrator Pengawas, maka nilai poinnya akan tidak stabil, berbanding terbalik dengan Jabatan Fungsional. Setiap Jabatan Fungsional telah memiliki Uraian Tugas yang jelas dengan angka kredit yang nilainya sudah ditentukan. Sehingga tidak ada Jabatan Fungsional yang kekurangan pekerjaan. Bahkan mereka akan mendapat nilai plus jika membuat inovasi terkait pekerjaan mereka. Selain itu, Jabatan fungsional juga memiliki kelas jabatan yang tinggi.

Tidak mau menjadi Pejabat Fungsional karena ingin menjadi Pejabat Struktural? Jangan khawatir mengenai itu, mekanisme pola karir PNS tidak hanya secara vertikal dan horisontal, tetapi juga bisa secara diagonal. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari jabatan fungsional ke struktural atau sebaliknya.

Contoh :

Budi Ramdinoor, S.Kom dengan jabatan Pranata Komputer Muda pangkat/golongan Penata/III c dimutasi menjadi Kepala Sub Bidang Data.

Dan yang lebih menarik lagi dengan diberlakukannya E-Kinerja, Penerapan Tunjangan Kinerja akan dilakukan berdasarkan kelas jabatan dan Kinerja, secara otomatis penghasilan Pejabat Fungsional besar karena kelas jabatannya tinggi dan poin yang dihasilkan juga akan lebih banyak.

Yakin masih belum berminat menjadi Pejabat Fungsional?