JKK dan JKM : Sepatutnya PNS Harus Tahu Itu

Kartu Taspen Mini yang dbagikan untuk seluruh ASN pengangkatan tahun 2015 kebawah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN memang sudah lama diberlakukan, namun tidak banyak PNS yang mengetahui tentang itu. Saya sendiri baru tergugah untuk lebih tahu setelah mendapatkan Kartu Taspen versi mini yang beberapa waktu lalu dibagikan. Kartu Taspen versi mini? sudahkah seluruh ASN di Kabupaten Barito Selatan mendapatkan itu? Tentu tidak semua ASN mendapatkannya. Karena menurut Staf PT. Taspen Palangka Raya melalui taspen mobile menjelaskan bahwa yang mendapatkan hanya ASN yang diangkat pada tahun 2015 dan sebelumnya saja. Sedangkan yang diangkat setelahnya masih belum mendapatkan itu.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa Kartu Taspen mini maupun besar tetap dicetak dengan fungsi yang sama. Hanya saja dengan versi mini tentu akan lebih mobile dan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan bisa segera ditunjukkan.

Apa hubungannya Kartu Taspen versi Mini dengan JKK dan JKM?
Melihat pada bagian depan Kartu Taspen tersebut terdapat 4(empat) simbol yang bertuliskan Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK) dan Jaminan Kematian(JKM). Artinya bahwa setiap ASN dapat menggunakannya untuk memperoleh keempat layanan tersebut. Sedangkan pada bagian belakang terdapat barcode yang apabila discan menggunakan aplikasi taspen mobile akan terbaca data diri dan monitoring tempat pelayanan kesehatan terdekat dari lokasi kita. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja pada suatu tempat akan dapat segera mencari layanan kesehatan terdekat. Kartu taspen versi mini ini merupakan kartu taspen yang sekaligus menjadi kartu JKK dan JKM.

Apa itu JKK dan JKM?
Dalam PP Republik Indonesia No.70/2015 pada pasal 1 menjelaskan bahwa JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan santunan dan tunjangan cacat. Sedangkan JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Dalam lampiran peraturan ini dimuat berapa santunan yang didapatkan jika terjadi kecelakaan kerja.
JKK dan JKM ini menjadi salah satu jaminan yang dilindungi regulasi yang jelas bagi ASN selain BPJS

Siapa saja yang berhak untuk mendapat JKK dan JKM?
Seluruh ASN yang meliputi Calon PNS, PNS, PPPK serta Pejabat Negara dan Pimpinan/Anggota DPRD adalah peserta yang mendapatkan perlindungan JKK dan JKM ini kecuali PNS dibawah Kementrian Pertahanan.

Bagaimana Klaim atas JKK dan JKM?

  1. Apabila terjadi kecelakaan kerja, peserta/ahli waris/instansi wajib melaporkan kepada PT. Taspen paling lambat 3×24 jam dilengkapi dengan formulir kecelakaan kerja Tahap I diketahui oleh kepala unit kerja/instansi.
  2. Peserta/ahli waris/instansi wajib menyampaikan Laporan Kecelakaan Tahap II kepada PT. Taspen berdasarkan Surat Keterangan Dokter

Untuk lebih jelas brosur silahkan download disini