Perlukah Moratorium PNS Keluar Daerah?

“Yang moratorium itu tenaga administratif, tapi kalau formasi khusus kita buka seperti tenaga kesehatan, pertanian, guru, penjaga lapas, hakim dan peneliti”(Asman Abnur)

 

Sejak moratorium PNS yg dicanangkan Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara perlahan jumlah PNS mulai berkurang. Penerimaan CPNS yang hanya dibuka untuk beberapa kementerian dan lembaga serta beberapa daerah tertentu saja (dengan beberapa persyaratan tertentu) menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.

“Meskipun Kabupaten Barito Selatan setiap tahun selalu mengusulkan formasi untuk penambahan jumlah PNS, namun sampai saat ini belum mendapatkan jatah formasi itu kecuali yang diangkat dari PTT oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, yaitu 24 orang dokter/bidan serta 16 orang Penyuluh Pertanian”, kata Kepala Bidang Pengembangan, Samsuri, SP. Jika melihat pertumbuhan jumlah PNS yang diangkat dibandingkan dengan jumlah PNS yg memasuki Batas Usia Pensiun(BUP) jelas tidak sebanding. Menurut Kepala Bidang Kepegawaian, Syamsul Bakhri, S.Sos, MT, untuk tahun 2017 ini PNS yg memasuki Batas Usia Pensiun(BUP) mencapai 110 orang, sedangkan untuk tahun 2018 mencapai 115 orang. Berkurangnya jumlah PNS Kab. Barsel didominasi oleh tenaga pendidik(guru) dan disusul tenaga Struktural. Dari data terakhir BKPSDM pada Sistem Informasi Kepegawaian(Simpeg) yang dapat diakses di http://simpeg.bkpsdm.baritoselatankab.go.id, jumlah PNS di Kabupaten Barito Selatan saat ini berjumlah 3.950 orang. Dengan jumlah PNS yang memasuki BUP ditambah dengan mutasi keluar daerah, maka jumlah PNS Kabupaten Barito Selatan akan semakin kecil.

Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, sebanyak 62% Pegawai Negeri Sipil kita hanya menguasai administrasi saja. Sehingga untuk pengangkatan tenaga administrasi tetap akan dilakukan moratorium, namun untuk Tenaga Teknis pada tahun 2018 moratorium akan dihentikan. Dengan kebijakan penambahan jumlah tenaga teknis dan mengurangi tenaga administrasi perlu dukungan dari semua pihak. Pemerintah Daerah hendaknya tidak melakukan upaya mutasi jabatan dari Fungsional Tertentu menjadi Fungsional Umum terapi memperbanyak upaya mutasi dari jabatan Fungsional Umum ke Jabatan Fungsional Tertentu, itu jika kita ingin Aparatur Sipil Negara kita menjadi lebih profesional. Kita berharap  moratorium penerimaan CPNS memang benar dihentikan dan dapat dilaksanakan kembali di kabupaten/kota seperti beberapa tahun lewat. Bila tidak begitu, maka PNS dikabupaten secara perlahan akan semakin berkurang sehingga kebijakan dalam urusan mutasi keluar daerah perlu dilakukan. Moratorium keluar daerah? #pzh