BARITO SELATAN — Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran daerah serta akselerasi transformasi birokrasi, skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan akan mulai diterapkan setiap hari Kamis dan Jumat pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan strategis ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dr. Eko Hermansyah, SSTP., MM. Penerapan WFH ini tidak hanya dirancang untuk menekan biaya operasional kantor seperti listrik, air, internet, dan alat tulis kantor, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan kebijakan Pemerintah Digital.
Melalui pembelajaran terintegrasi dan sistem kerja berbasis elektronik, kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan kapasitas serta kompetensi digital ASN agar pelayanan publik semakin efektif, modern, dan berbasis teknologi.
“Penerapan WFH pada hari Kamis dan Jumat di tahun 2027 bukan sekadar langkah penghematan anggaran, melainkan momentum untuk memperkuat budaya kerja digital yang lebih efektif. Kebijakan ini juga selaras dengan upaya percepatan pengembangan kompetensi digital ASN dalam mendukung penerapan kebijakan Pemerintah Digital. Kami berharap langkah ini mampu menjaga keseimbangan kerja pegawai, menekan pengeluaran rutin kantor, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi.” — Dr. Eko Hermansyah, SSTP., MM,
Plt. Kepala BKPSDM Persiapan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi pegawai, serta sistem pengawasan kinerja berbasis elektronik terus dimatangkan oleh pemerintah daerah—termasuk melalui koordinasi terpadu bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi, skema kerja hibrida ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan yang sukses mewujudkan efisiensi keuangan daerah sekaligus mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital secara menyeluruh.
