BARITO SELATAN – Kedisiplinan aparatur negara kembali menjadi perhatian utama. Menindaklanjuti sejumlah laporan dari masyarakat serta hasil pemantauan langsung terkait tingkat kehadiran pegawai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan langsung mengambil langkah cepat dan tegas. Sebagai wujud komitmen dalam menjaga kualitas pelayanan publik, Pemkab menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (7/9/2026).
Bertempat di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Selatan, rapat yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati. Agenda utama yang diusung dalam pertemuan tersebut berfokus pada evaluasi menyeluruh sekaligus langkah pembinaan bagi para pegawai di lingkungan pemerintahan kabupaten.
Mengingat betapa krusial dan strategisnya pembahasan ini, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan hadir secara langsung tanpa terkecuali dan tidak diperkenankan untuk diwakilkan. Ketegasan ini merupakan sinyal kuat dari pimpinan daerah bahwa pembenahan birokrasi dan penertiban kedisiplinan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Tujuannya jelas, yakni memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa terhambat oleh masalah indisipliner.
Melalui agenda evaluasi dan pembinaan ini, diharapkan ada perubahan nyata pada budaya kerja para pegawai. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Selatan berharap, momentum ini mampu membangkitkan kembali kesadaran seluruh ASN akan pentingnya etos kerja dan integritas.
Pada akhirnya, seluruh langkah strategis ini bermuara pada satu tujuan utama: mewujudkan sosok abdi negara yang profesional, menjunjung tinggi nilai dasar BerAKHLAK, dan senantiasa prima dalam melayani masyarakat.
